PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI PESISIR JAKARTA
1.1 Latar Belakang
Kondisi pantai utara dan pesisir Jakarta pada saat ini sangat kritis dan dilematis, karena seluruh kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara sangat intensif untuk berbagai kegiatan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan. Strategi pembangunan pemerintah DKI tentang Pesisir Jakarta tampaknya hanya mengedepankan fungsi ekonomis semata dan mengorbankan fungsi ekologis. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan, baik kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya yang telah terjadi puluhan tahun, beriringan dengan kegiatan pembangunan, tetapi tidak pernah diperbaiki. Perubahan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang menigkat sangat pesatdan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi seperti pembangunan industri, pemukiman, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.
INCLUDEPICTURE "http://img.antaranews.com/2011/9/20110909100823sampahlaut08092011-1.jpg" \* MERGEFORMATINET
Gambar 1. Sudut Muara Angke di Pesisir Jakarta
Aktivitas ekonomi dan pertambahan penduduk menyebabkan munculnya masalah di wilayah perairan pesisir dan perairan Pesisir Jakarta yang dapat dikelompokkan menjadi degradasi fisik, penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan dan bencana alam buatan manusia. Sementara itu masyarakat masih banyak beranggapan bahwa persoalan pembuangan limbah dengan membuang ke sungai, pesisir, dan laut merupakan cara yang praktis, murah dan efisien. Anggapan ini memang tidak seluruhnya salah oleh karena alam mempunyai kemampuan untuk mengelola limbah sampai batas tertentu namun jika batas kemampuan ini terlampaui maka fungsi ekologis akan menurun dengan cepat dan degradasi lingkungan tidak dapat dihindari lagi.
1.2 Tinjauan Pustaka
Status Kondisi Perairan Pesisir Jakarta
Terumbu karang
Kondisi terumbu karang di Pesisir Jakarta pada saat ini boleh dikatakan telah mengalami kematian secara total. Perkembangan kondisi terumbu karang di Pesisir Jakarta dapat ditelusuri kembali sejak tahun 1928 dimana kondisi pada saat itu dapat dikatakan “thriving reefs” atau terumbu karang tumbuh dan berkembang sangat bagus (Umbrgrove, 1982). Pada tahun 1939 Umbgrove kembali mengamati kondisi terumbu karang di Pesisir Jakarta dan menyatakan bahwa terumbu karang di Pulau Nyamuk besar masih dalam kondisi bagus, dengan rataan terumbu masih ditutupi dan didominasi oleh Montipora digitata dan M.folisa,dan pada waktu itu masih ditemukan 96 jenis karang. Pada tahun 1931 Vervey mencatat beberapa bagian pantai di Pesisir Jakarta mengalami abrasi yang cukup kuat karena adanya penggalian karang sebanyak 8.500m3 untuk membangun jalan dan untuk bahan bangunan di Jakarta (Pardjman,1997). Sejak tahun 1940 hingga tahun 1970 tidak ada informasi tentang kondisi terumbu karang, kecuali data secara kualitatif yang mengatakan bahwa kondisi terumbu karang di Pulau Nyamuk, Pulau Bidadari, masih dalm kondisi cukup bagus. Pada waktu itu masih dapat ditemukan berbagai jenis ikan hias. Pada tahun 1985 LIPI bekerjasama dengan UNESCO melakukan pengamatan kondisi terumbu karang di Pesisir Jakarta. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa terumbu karang di Pulau Ayer Besar tinggal sekitar 15% dan Pulau Bidadari, Pulau Kelor, Pulau Nyamuk Besar dan Pulau Onrust di bawah 5% dan Pulau yang lainnya kurang dari 5%, bahkan Pulau Bidadari tinggal 2% (De Vantier et al.,1998).
2. Sampah Padat
Di Pesisir Jakarta, sampah padat yang berasal dari buangan rumah tangga dan industri dibawa ke laut melalui sungai. Di beberapa muara sungai sebenarnya sudah dibuat penyaring untuk menyaring sampah padat namun alat-alat tersebut sebagian besar tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya banyak sampah yang lepas begitu saja ke laut dan karena terbawa arus sampah-sampah tersebut akhirnya terdampar di pulau-pulau di Pesisir Jakarta. Jenis sampah padat biasanya didominasi oleh tas plastik, stereoform dan sampah organik. Sampah yang ada bisa mengindikasikan perubahan pola hidup masyarakat Jakarta.
INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmWkjw-R_giBIIGVzEW7738c-73C05CkSEcCh3PEgb-F2vKOvR" \* MERGEFORMATINET
Gambar 2. Pencemaran oleh sampah padat di perairan Muara Angke Pesisir Jakarta
3. Daerah Aliran sungai
Daerah Ibu kota Jakarta dengan luas sekitar 650 km3 dengan garis pantai sepanjang sekitar 85 km yang diukur dari Tanjung Kait dibagian barat sampai Tanjung Karawang di sebelah timur, mengelilingi Pesisir Jakarta. Sifat daerah aliran sungai (DAS) Jakarta sempit dengan aliran sungai pendek, dataran banjir yang luas. Pengelolaan DAS mutlak menjadi sangat penting dalam pengurangan limbah yang masuk ke wilayah pesisir. Segala upaya yang dilakukan di daerah pesisir tidak akan ada artinya jika di hulu tidak ditanganindengan baik. Penduduk di daerah hilir masih menganggap bahwa sungai merupakan tempat pembuangan sampah terpanjang di dunia, sedangkan penduduk kota dan wilayah pesisir menganggap laut sebagai temapat sampah terbesar di dunia.
Pengelolaan daerah aliran sungai menjadi lebih rumit oleh karena daerah pelimpah banjir yang seharusnya tidak boleh dibangun telah berubah menjadi perumahan, bahkan disemua bantaran sungai dibangun rumah kumuh dan semuanya melakukan aktivitas MCK dan buang sampah langsung ke sungai. Industri yang berada di sepanjang aliran sungai masih banyak yang membuang limbah cairnya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Di daerah hulu, limbah didominasi oleh limbah pertanian, di bagian hilir didominasi limbah kota dan industri, dan di daerah pesisir beban limbah pelabuhan dan industri menjadi sangat dominan. Semua limbah tersebut dibawa ke laut melalui sungai dan semuanya terakumulasi di Pesisir Jakarta.
4. Akresi dan Abrasi
Adanya pasokan sediment yang besar dari daratan menyebabkan sebagian besar panati Pesisir Jakarta mengalami akresi. Di pihak lain, adanya pola arus tertentu yang selalu bergerak sepanjang tahun menyebabkan beberapa bagian Pantai Jakarta meangalami abrasi. Pantai yang mengalami akresi atau abrasi dari barat sampai ke timur adalah pantai dekat muara Cisadane timur mengalami akresi, Tanjung Pasir sampai muara pecah barat mengalami abrasi. Muara Kamal, Muara Angke sampai Pasar Ikan mengalami akresi, Sunda Kelapa, Pantai Ancol, sampai Cilincing mengalami abrasi, Marunda, Muara Gembong hingga Tanjung Karawan mengalami akresi. Abrasi dan Akresi di Pesisir Jakarta tidak hanya dipicu oleh alam tetapi juga disebabkan oleh eksploitasi langsung baik yang berupa penambangan batu karang maupun pasir.
Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan merupakan penjelasan mengenai permasalah dalam mengelola pesisir Jakarta dan pendekatan pengelolaan pesisir Jakarta. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dalam makalah pencemaran lingkungan dipesisir Jakarta.
1.3.1 Permasalahan dalam Mengelola Pesisir Jakarta
Pesisir Jakarta dari tahun ke tahun mengalami pencemaran lingkungan yang semakin berat baik secara fisik maupun secara ekologis. Proses degradasi lingkungan yang terjadi semakin memburuk. Sebenarnya pemerintah di tingkat Nasional telah melakukan berbagai program namun tidak efektif, seperti Program Nasional PROKASIH (Program Kali Bersih), Program Pantai Lestari, Program Panati Bersih dan Indah, Program Bandar Indah dan Program Taman Lestari dan lain sebagainya. Program-program tersebut sudah pernah dilaksanakan namun hasilnya seolah-olah hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Air sungai tetap saja berwarna hitam di musim kemarau dan menjadi coklat pekat di musim penghujan; air laut tepi pantai hitam atau hijau pekat; dan pantai dipenuhi sampah.
Program-program yang dilakukan pemerintah daerahpun judga seolah-olah sia-sia tak ada dampaknya.
Permasalahan yang dihadapi PEMDA DKI demikian kompleks dan besar sehingga program apapu tampaknya susah untuk dapat berhasil. Berikut beberapa permasalahan yang cukup menonjol:
Adanya 19 daerah aliran sungai yang umumnya berhulu di Bogor dan Tangerang yang memuntahkan aliran airnya ke Pesisir Jakarta. Aliran sungai-sungai tersebut membawa berbagai limbah rumah tangga, industri, pertanian, dan sediment. Di daerah aliran sungai terutama di bantaran dan daerah pelimpah banjir selalu penuh dengan rumah kumuh. Hilangnya fungsi daerah pelimpah banjir dan tersumbatnya aliran sungai oleh bangunan rumah menyebabkan terhalangnya aliran sungai yang menyebabkan Jakarta selalu banjir di musim penghujan.
Telah terlamapuinya daya dukung perairan Pesisir Jakarta sebagai penampung dan pengealola limbah. Secara alami perairan laut mempunyai daya asimilasi dan daya pulih yang besar dalam mengelola limbah, namun yang terjadi di Pesisir Jakarta daya tampung dan daya asimilasi telah terlampaui besarnya limbah yang masuk.
Penambangan karang dan pasir hingga saat ini masih terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, reklamasi dan konstruksi jalan. Kemiskinan struktural dan ekonomi menjadi salah satu factor yang berdampak negative terhadap lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan sehai-hari penduduk merusak lingkungan hidupnya, seperti perusakan hutan mangrove, pemakaian bahan peledak dan sianida untuk menangkap ikan, pengambilan batu karang, dan membuang samaph ke sungai.
Sistem hukum dan penegakan peraturan tidak pernah dijalankan dengan baik.
Sosialisasi suatu program tidak berjalan secara terus-menerus dan terkesan hanya sebagai kegiatan yang sifatnya temporal dan tidak ada kegiatan yang berkesinambungan.
Masih sedikitnya sumberdaya manusia yang mampu menangani masalah perkotaan baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi serta aspek fisik.
1.3.2 Pendekatan Pengelolaan Pesisir Jakarta
Untuk mengatasi permasalahan pencemaran di Pesisir Jakarta yang perlu dilakukan adalah mengurangi bahan pencemar yang masuk dan memperbesar daya dukung lingkungan sehingga perairan Pesisir Jakarta bisa menjalankan fungsinya sebagai pengolah limbah secara maksimal. Banyak sekali solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran yang masuk ke Pesisir Jakarta, asalkan dikerjakan secara berkesinambungan. Masalah limbah bukanlah tanggung jawab pemerintah saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dengan masyarakat.
Hal terpenting untuk mengurangi limbah adalah dengan memperbaiki pengelolaan 19 daerah aliran sungai, penataan ruang wilayah pesisir Pesisir Jakarta. Pengembangan instrumen peraturan dan ekonomi, pengembangan program kesadaran masyarakat yang berkesinambungan dan pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan potensi lestarinya.
Pengelolaan DAS sebagai pembawa sumber bahan pencemar mutlak diperlukan. Mengembalikan fungsi sungai,menata kembali daerah pelimpah banjir, dan menghilangkan atau membersihkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Penanganan limbah dalam suatu institusi yang diberi kewenangan penuh. Buruknya penanganan sampah di DKI Jakarta juga menjadi salah satu sebab mengapa permasalahan sampah di Pesisir Jakarta tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. Selama ini penanganan limbah terkesan terpecah-pecah, ada tiga pembagian penanganan sampah di DKI Jakarta. Sampah yang berasal dari taman-taman ditangani oleh Dinas Pertamanan, sampah di pemukiman oleh Dinas Kebersihan dan sampah di sungai atau perairan menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum. Tumpang tindih tugas inilah yang ditenggarai sebagai sebab lolosnya sampah-sampah tersebut ke Pesisir Jakarta. Segala upaya pengelolaan kawasan pesisir tidak akan ada artinya jika penanganan limbah di hilir dan sepanjang daerah aliran sungai tidak dikelola dengan baik.
Penataan keruangan kawasan pesisir sebaiknya mengacu pada penataan ruang sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai jangka waktu antara 25-30 tahun untuk memberikan kepastian berusaha dan memberikan keamanan dalam pengelolaannya. Penataan ruang sesuai dengan peruntukannya hendaknya merujuk pada zona pemanfaatan, zona preservasi dan zona konservasi. Zona pemanfaatan ditata dan diperuntukkan segenap kegiatan kepelabuhan, kawasan industri, perikanan tangkap, kawasan pemukiman dan kawasan bisnis. Penempatan kegiatan pembangunan hendaknya disesuaikan dengan keadaan biofisik lingkungan yang ada sehingga tercapai keserasian, kesesuaian lahan dan dampak dari kegiatan pembangunan dapat dimonitor dan dikendalikan Keberadaan zona preservasi dan konservasi diperlukan agar fungsi ekologis perairan Pesisir Jakarta sebagai pengelola limbah alami dapat dipertahankan.
Pengembangan instrumen peraturan harus dirancang agar dapat berjalan secara efektif untuk mengendalikan perilaku manusia. Peraturan disesuaikan dan tergantung pada isu dan kondisi setempat. Peraturan bersifat membatasi perilaku manusia, tidak akan dapat memuaskan semua masyarakat, sebagian kecil masyarakat harus rela berkorban untuk keuntungan yang lebih besar. Peraturan sebaiknya mencakup denda atau sanksi atas terjadinya pelanggaran, pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat merusak lingkungan., kewenangan yang jelas yang diberikan pada instansi tertentu untuk melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perilaku penduduk. Peraturan sebaiknya disertai dengan pemberian insentif untuk mengubah perilaku masyarakat yang telah sesuai dengan keinginan pemerintah. Insentif secara finansial harus disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk membayar., insentif harus bisa mengubah perilaku pencemar, perusak dan harus dapat mengembalikan biaya yang diakibatkan dari kegiatan tersebut.
Program kesadaran masyarakat yang berkesinambungan selama ini kurang berjalan dengan baik karena adanya kemacetan komunikasi antara pengambil keputusan dan masyarakat. Akibatnya kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Pendekatan pengelolaan lingkungan yang selama ini yidak responsif terhadap masyarakat perlu diubah yaitu dikembalikan pada falsafah dasar bahwa pengelolaan lingkungan pesisir adalah pengelolaan aktivitas manusia yang berdiam di sekitarnya. Masyarakat sebagai penghasil sampah harus disadarkan bahwa masalah limbah adalah menjadi tanggung jawab bersama. Penekanan terhadap kepentingan masyarakat melalui konsultasi dan komunikasi yang intensif serta pelibatan masyarakat dalam mengembangkan alternatif jalan keluar dalam upaya penyelesaian masalah yang berkembang diusahakan sampai selesai secara layak dan adil. Keterlibatan masyarakat harus dilaksanakan dengan baik agar ada titik temu yang berimbang antara pandangan masyarakat pad umumnya dan intervensi yang ingin dilakukan pemerintah. Dengan demikian masyarakat merasa bahwa buah pikirannya diakui dan dipertimbangkan sehingga rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam mengelola lingkungan akan tumbuh.
Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat selama ini tidak berjalan secara adil yang berakibat pada perusakan lingkungan bertambah parah. Keterbatasan pengetahuan dan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar dan persaingan sesama masyarakat miskin yang jumlahnya semakin meningkat menyebabkan mereka mengeksploitasi semua sumberdaya yang ada tanpa memikirkan kelestariannya. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan absolut maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan masyarakat pesisir melalui pendidikan dan latihan, baik dalam keterampilan maupun bidang usaha. Menciptakan peluang berusaha bagi masyarakat pantai baik oleh pemerintah maupun swasta.
1.4 Kesimpulan
Kerusakan lingkungan perairan Pesisir Jakarta baik secara fisik, biologis dan ekologis terus berlanjut tanpa bisa dicegah. Pengelolaan yang tidak menyeluruh dan program penanggulangan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan perairan Pesisir Jakarta. Program penyadaran untuk masyarakat secara terus-menerus, penataan wilayah hulu dan pesisir, peningkatan komunikasi antara pemangku peran di seluruh tingkatan, pengembangan dan penegakkan peraturan secara tegas dan adil serta pemanfaatan sumberdaya alam laut yang lestari merupakan kunci untuk dapat mengurangi kerusakan lingkungan di Pesisir Jakarta.
1.5 Daftar Pustaka
De Vantier et al.1998. Pemanfaatan Bunga Karang dan Usaha Pelestariannya. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. IPB: PKSPL.
Pardjman. 1997. Ekosistem Terumbu Karang. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Umbrgrove. 1982. Mengenal Ekosistem Terumbu Karang dalam Diktat Pelatihan Metodologi Penelitian Ekosistem Terumbu Karang. Jakarta: Puslitbang Oseanologi LIPI.
